Pemprov DKI Tunda Penerapan Jalan Berbayar, Fokus Benahi Transportasi Umum
Pemprov DKI Jakarta menunda penerapan sistem jalan berbayar ERP dan memilih fokus pada peningkatan transportasi umum sebagai solusi jangka panjang atasi kemacetan ibu kota.
Kendaraan melintas di bawah papan informasi electronic road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta
Sumber: antaranews
Jakarta — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). Keputusan tersebut diumumkan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, Rabu (7/5), sebagai bagian dari strategi Pemprov untuk lebih dulu membenahi dan memperluas infrastruktur transportasi umum di ibu kota.
Menurut Syafrin, penundaan ini bukan berarti Pemprov mengabaikan permasalahan kemacetan. “Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perjalanan sehari-hari,” ujarnya, dikutip dari antaranews.
Sistem ERP semula direncanakan untuk mengatur lalu lintas dengan memungut biaya dari pengendara kendaraan pribadi yang melintasi ruas jalan tertentu di Jakarta. Pendapatan dari ERP juga disebut akan digunakan sebagai subsidi untuk transportasi umum, menyasar 15 golongan masyarakat yang membutuhkan. Namun, kebijakan ini masih dalam tahap kajian lanjutan dan belum memiliki waktu implementasi yang pasti.
Sementara itu, untuk menekan jumlah kendaraan pribadi, Pemprov DKI masih memberlakukan sistem ganjil-genap di 25 ruas jalan. Beberapa lokasi penerapan termasuk Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan MT Haryono. Sistem ini dianggap sebagai langkah transisi sebelum ERP dapat diterapkan secara menyeluruh.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebelumnya menyampaikan bahwa pembangunan transportasi umum menjadi prioritas utama. Proyek MRT Fase 2 (Bundaran HI–Kota) dan LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome–Manggarai) tengah dikebut untuk memperluas jaringan dan konektivitas antar moda. Selain itu, pengembangan layanan Transjabodetabek juga ditargetkan untuk menjangkau kawasan penyangga Jakarta.
Dengan strategi ini, Pemprov DKI berharap transportasi umum dapat menjadi pilihan utama warga Jakarta. Setelah sistem terintegrasi dan layanan lebih optimal, penerapan ERP akan dikaji kembali sebagai bagian dari solusi jangka panjang pengendalian lalu lintas di ibu kota.
Komentar
Posting Komentar